Connect with us

SAMARINDA

Pemindahan Ibu Kota Harus ada Penyesuaian RTRW

Published

on

RTRW, disusun secara bersama-sama sehingga kebijakan yang telah disusun melalui APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Kaltimraya.com, Penajam – Rencana pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia dari Jakarta ke sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur harus ada penyesuaian rencana tata ruang wilayah (RTRW) skala nasional.

“Pemerintah kabupaten terus menjalin koordinasi dengan pemerintah pusat terkait dengan pemindahan ibu kota negara,” kata Wakil Bupati Penajam Paser Utara Hamdam ketika ditemui di Penajam, Selasa (8/10/2019).

Koordinasi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dengan pemerintah pusat tersebut, menurut Wabup, agar ada kesesuaian dan tidak tumpang-tindih kebijakan menyangkut pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia.

“Yang harus dilakukan untuk memindahkan lokasi pusat pemerintahan ibu kota negara itu ada penyesuaian RTRW secara nasional,” ujar Hamdam.

RTRW tersebut, lanjut Wabup, disesuaikan dimulai dari skala nasional, yakni pemerintah pusat, kemudian Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.

RTRW itu, kata Hamdam, disusun secara bersama-sama sehingga kebijakan yang telah disusun melalui APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara tidak tumpang-tindih dengan kebijakan pemerintah pusat.

“Saat ini belum ada tumpang-tindih kebijakan. Akan tetapi, untuk menjaga agar anggaran APBD tidak ada yang terbuang dengan terjadinya tumpang-tindih kebijakan harus ada penyesuaian RTRW,” ucapnya.

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara ingin secepatnya ada penyesuaian rencana tata ruang wilayah seiring dengan rencana pemindahan ibu kota negara.

Pemerintah pusat, kata Wabup, mulai membicarakan atau mendiskusikan soal rencana tata ruang wilayah tersebut. Namun, belum mencapai keputusan akhir.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara berharap bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan pemerintah pusat menggarap RTRW secara simultan.

“Pemerintah pusat tinggal menentukan wilayah atau lokasi ibu kota negara, kemudian kami sesuaikan dengan tata ruang Kabupaten Penajam Paser Utara,” kata Hamdam. (ran)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

SAMARINDA

Hetifah Terima Kunjungan DPRD Paser

Published

on

Anggota DPR RI, Hetifah Sjaifudian saat menerima kunjungan rombongan dari DPRD Kabupaten Paser, Kamis (17/10/2019).

Kaltimraya.com, Jakarta – Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Provinsi Kalimantan Timur menerima kunjungan rombongan dari DPRD Kabupaten Paser, Kamis (17/10/2019) ini, terkait aspirasi warga Pasar yang disampaikan melalui wakilnya di parlemen daerah ke perwakilan parlemen pusat.

“Masih banyak infrastruktur di Kabupaten Paser yang belum tercukupi. Kalau pun infrastrukturnya ada, namun sangat perlu perbaikan karena kondisinya yang rusak parah, terutama jalan yang menjadi urat nadi arus perekonomian masyarakat,” ujar Fadly Imawan, Wakil Ketua DPRD Paser, di hadapan Hetifah.

Ia mencontohkan, infrastruktur jalan yang rusak dan perlu perhatian itu adalah beberapa ruas jalan non status seperti jalan dari Desa Kerang ke Kecamatan Tanjung Harapan yang sampai saat ini masih rusak parah, sehingga perlu penambahan anggaran dari pusat agar jalan tersebut dapat diperbaiki secepatnya.

Rombongan DPRD yang hadir adalah Basri, Abdul Azis, Rahmadi, Fatur Rahman, Sri Nordiyanti, yang dipimpin oleh Fadly Imawan. Mereka diterima Hetifah di Ruang Fraksi Partai Golkar DPR RI.

Sementara Abdul Aziz, Anggota DPRD Paser Dapil Long Kali dan Long Ikis, dalam kesempatan itu menambahkan bahwa selain jalan, perlu juga pebaikan jembatan, bendungan, dan sekolah yang mengalami rusak sedang dan rusak berat, sehingga gedung sekolah diharapkan secepatnya direhabilitasi untuk kelancarannya proses belajar mengajar.

Menanggapi persoalan tersebut, Hetifah Sjaifudian menjelaskan bahwa aspirasi yang disampaikan tersebut akan ditampung, kemudian untuk permasalahan infrastruktur akan diteruskan kepada Kementerian PUPR dan Komisi DPR RI yang membidangi infrastruktur.

Ia juga menambahkan bahwa di periode lalu menjabat sebagai Wakil Ketua Lomisi X DPR RI yang membidangi pendidikan, maka pihaknya pernah melakukan reses ke Paser dan menyerap aspirasi, diantaranya mengenai pendidikan, sehingga tahun ini ada beberapa sekolah yang mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat.

“Untuk Kabupaten Paser, tahun ini ada beberapa sekolah mulai jenjang SD, SMP, SMU, dan SMK yang mendapatkan bantuan perangkat telekomunikasi, informasi, dan komunikasi (TI, kemudian renovasi ruang kelas, ruang praktik siswa, UKS, bantuan sosial, dan ada 10.723 siswa mendapatkan beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP),” jelas Hetifah. (mhs)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

SAMARINDA

Gubernur Kaltim Imbau Masyarakat PPU Menahan Diri

Published

on

Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor.

Kaltimraya.com, Samarinda – Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor mengimbau kepada masyarakat di wilayah Penajam Paser Utara (PPU) untuk bersabar untuk menahan diri dan tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum

Imbauan gubernur itu disampaikan melalui Kepala Biro Humas Setprov Kaltim, M Syafranuddin, usai memonitor perkembangan situasi kamtibmas di PPU, hingga Rabu (16/10/2019) pukul 21.00 Wita.

“Gubernur turut prihatin dengan situasi PPU hari ini, terlebih adanya kerugian besar akibat terjadinya pembakaran. Sementara masalah sebenarnya yakni ada tindakan kriminal yang dilakukan beberapa oknum remaja sudah ditangani Polres PPU,” kata Syafranuddin, di Samarinda, Rabu (16/10/2019).

Disebutkan Syafranuddin, kedewasaan bersikap merupakan kunci utama dari terciptanya kondusifitas daerah, terlebih di PPU bakal menjadi bagian dari pusat Ibu Kota Negara (IKN).

Sebagai kepala daerah, disebutkan Gubernur Isran prihatin dengan apa yang terjadi di PPU. Baik peristiwa di Pantai Nipah-Nipah, Rabu (9/10/2019) malam pekan lalu, dan yang terjadi Rabu (16/10/2019).

“Kasus penganiayaan yang melibat sejumlah remaja yang masih berstatus pelajar di PPU ini, telah ditangani Polres PPU. Bahkan tersangka dan beberapa saksi lainnya sudah diamankan tidak lama setelah kejadian di Pantai Nipah-Nipah. Dari proses hukum yang ada, tergambar jelas kalau Polres PPU sudah menangani tindak pidananya. Bahkan pelaku utama ditetapkan sebagai tersangka,” beber Ivan.

Terkait peristiwa yang terjadi Rabu siang, diakui dia terkait dengan kasus penikaman pada Rabu (9/10) malam lalu.

“Informasinya pihak keluarga tidak puas. Tapi, informasi yang beredar dikait-kaitkan dengan suku. Sedangkan kasusnya murni kriminal, dimana tersangka penganiayaan tidak suka dengan suara knalpot korban. Sehingga terjadi keributan antara korban dengan tersangka,” ungkap Syafranuddin.

Kepada masyarakat, Pemprov Kaltim, mengimbau untuk tidak terpancing dengan situasi di PPU.

Pemprov juga berharap, masyarakat tidak menyebarkan foto atau video peristiwa di PPU hari ini.

“Situasi di PPU hingga Rabu malam ini sudah kondusif. Bahkan Pangdam VI/Mulawarman dan Kapolda Kaltim sudah melakukan pertemuan dengan sejumlah elemen masyarakat di PPU, dengan harapan Kamtibmas PPU dijaga,” jelas Syafranuddin.

Syafranuddin juga mengingatkan awak media untuk berhati-hati dalam pemberitaan, agar PPU benar-benar damai dan aman seperti biasa. (mhs)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

SAMARINDA

Gubernur : Kaltim Buka Peluang Investasi

Published

on

Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor.

Kaltimraya.com, Samarinda – Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor menegaskan daerah setempat membuka peluang investasi, baik dari dalam maupun luar negeri, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Siapa pun dan dari mana pun yang ingin berinvestasi, pemerintah daerah siap menerima. Tentunya dengan kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak, baik investor maupun pemerintah,” kata dia di Samarinda, Selasa (15/10/2019).

Ia mengatakan hal itu saat menerima kunjungan kerja Konsulat Jenderal Australia di Makassar Richard Mathew dan Minister Konselor Bidang Ekonomi, Investasi, dan Infrastruktur dari Kedutaan Besar Australia Jakarta Alison Duncan, serta Sekretaris 2 Bidang Ekonomi Peter Simojoki di ruang kerja Gubernur Kaltim Lantai 2 Kantor Gubernur Kaltim.

Ia menjelaskan pembangunan perekonomian Kaltim saat ini fokus pada pengembangan industri hilir (batu bara, palm oil, minyak, dan gas).

Hal itu, kata dia, tentu memerlukan investor, baik dari dalam maupun luar negeri.

“Investasi dari luar negeri sangat baik selama itu saling menguntungkan. Kami tidak pernah menutup diri. Dalam kesepakatan yang sudah berjalan, jika salah satu pihak merasa tidak diuntungkan maka harus dibuat kesepakatan baru untuk menjaga iklim investasi,” katanya.

Kepada perwakilan Pemerintah Australia di Indonesia, Isran Noor juga menyampaikan keinginannya dalam rangka meningkatkan kualitas guru-guru, khususnya di bidang kejuruan.

Dirinya ingin segera dilakukan kerja sama di bidang pendidikan antara Pemprov Kaltim dengan Pemerintah Australia.

Kerja sama itu, katanya, untuk mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang andal guna menyongsong Ibu Kota Negara di Kaltim.

“Saya ingin mengirim guru-guru kejuruan untuk belajar bahasa Inggris di Australia, sehingga bisa fasih berbahasa Inggris yang merupakan bahasa internasional,” kata Isran.

Konjen Australia di Makassar Richard Mathew menyambut baik keinginan tersebut.

Bahkan, menurut dia, lembaga pendidikan di Australia, baik milik swasta maupun pemerintah, akan siap membantu mewujudkan keinginan orang nomor satu di daerah dengan sebutan “Benua Etam” tersebut.

“Kita juga siap mengirim tenaga pengajar ke Kaltim untuk menindaklanjuti keinginan gubernur itu. Bahkan, ini biayanya lebih murah daripada mengirim guru ke Australia. Karena memang kami memiliki jasa itu, tidak hanya di bidang pendidikan. Bidang lainnya, seperti kesehatan, peternakan, maupun pariwisata,” katanya. (mar)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending