Connect with us

MAHAKAM ULU

Bupati Mahakam Ulu Sahkan Perbub Anggaran Kampung

Published

on

Bupati Mahakan Ulu Bonifasius geh.

Kaltimraya.com, Ujoh Bilang – Bupati Mahakam Ulu Bonifasius Belawan Geh mengesahkan tiga peraturan bupati terkait penggunaan anggaran untuk pemerintah kampung, yang selanjutnya menjadi syarat untuk mencairkan dana tersebut.

“Tiga perbub sudah disahkan oleh pak bupati, sementara masih ada satu perbub lagi yang dalam waktu dekat disahkan karena baru selesai ditelaah,” ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Mahakam Ulu S Lawing Nilas di Ujoh Bilang, Ibu Kota Mahakam Ulu, Kamis (15/3/2018).

Tiga aturan yang disahkan itu masing-masing Perbub Nomor 3 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Kampung (sebutan untuk desa), Perbub Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Kampung, dan Perbub Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa.

Sementara satu perbub yang sudah selesai dibahas dan tinggal menunggu pengesahan adalah Perbub tentang Pedoman dan Tata Cara Pembagian Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah Program Gerbangmas – P2MKM (Gerakan Pembangunan Masyarakat Adil dan Sejahtera – Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Mandiri).

Lawing mengatakan bahwa empat perbub ini sebagai syarat untuk mencairkan dana agar bisa masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKam), baik berupa dana desa maupun alokasi dana kampung (ADK).

Pada 2018, APBKam yang masuk untuk 50 kampung di lima kecamatan di Kabupaten Mahakam Ulu jumlahnya sebesar Rp159,95 miliar.

Anggaran sebesar itu berasal dari tiga pos, yakni dari APBN berupa dana desa dengan nilai Rp56,36 miliar, kemudian dari APBD Mahakam Ulu berupa ADK sebesar Rp88,59 miliar, dan bantuan keuangan yang juga dari APBD Mahakam Ulu dengan nilai Rp15 miliar.

Lawing berharap anggaran itu dimanfaatkan dengan baik untuk mendukung percepatan pembangunan berskala kampung, agar perekonomian lokal bisa cepat berkembang dan masyarakatnya menjadi berdaya.

“Sedangkan bankeu Pemkab Mahulu dari pos program Gerbangmas – P2MKM, tahun ini hanya diprioritas untuk dua hal, yakni rehabilitasi rumah tidak layak huni dan pemenuhan kebutuhan air bersih bagi kampung yang belum mendapat pelayanan air bersih,” tutur Lawing, seperti dikutip Antara. (gfr)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MAHAKAM ULU

Kabupaten Mahakam Ulu Usulkan Punya Kuota Haji Sendiri

Published

on

Selama ini,, kuota haji untuk Mahulu hanya berjumlah 6-7 orang per musim haji karena masih bergabung dengan Kabupaten Kutai Barat.

Kaltimraya.com, Ujoh Bilang – Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu mengusulkan kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur agar kabupaten yang berlokasi di perbatasan negara Indonesia-Malaysia ini bisa memiliki kuota haji sendiri yang tidak digabung dengan daerah lain, dan jumlahnya bisa bertambah.

“Guna menjalankan Rukun Islam yang ke-5, yaitu menunaikan ibadah haji selama ini umat Muslim di Kabupaten Mahakam Ulu masih mengikuti kuota dari Kabupaten Kutai Barat sehingga kuotanya masih sedikit,” kata Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Mahakan Ulu (Mahulu) Yohanes Avun di Ujoh Bilang, Ibu Kota Kabupaten Mahulu, Selasa (14/1/2020).

Selama ini, lanjutnya, kuota haji untuk Mahulu hanya berjumlah 6-7 orang per musim haji karena masih bergabung dengan Kabupaten Kutai Barat.

Jumlah itu dinilainya masih minim, karena meski mayoritas penduduk Mahulu beragama Katolik dan Kristen, namun penduduk Muslim juga banyak dan yang berkeinginan pergi haji jumlahnya melebihi kuota tersebut.

Untuk itu, dalam kesempatan silahturahmi dengan Kanwil Kemenag Provinsi Kaltim beberapa hari lalu di Ujoh Bilang, Yohanes Avun mengusulkan untuk kuota haji Mahulu bisa berdiri sendiri dan jumlahnya ditambah mulai tahun 2020.

“Mengingat kuota yang masih kecil, maka saya atas nama pemerintah daerah meminta agar mulai tahun 2020 ini Kabupaten Mahulu bisa miliki kuota haji sendiri. Setelah itu, harapan selanjutnya tentunya jumlahnya bisa lebih banyak dari sekarang karena peminatnya memang banyak,” katanya.

Menanggapi permintaan Pemkab Mahulu yang disampaikan oleh Yohanes Avun tersebut, Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Kaltim Sofyan Noor pun langsung menyetujui.

Ia menyatakan bahwa mulai tahun 2020 Kabupaten Mahulu sudah bisa memiliki kuota haji sendiri.

Sofyan juga menyatakan bahwa Kabupaten Mahulu mulai tahun ini memiliki “user name” untuk kuota haji sendiri, namun masih ada satu kendala, yakni jaringan internet yang belum stabil sehingga ia meminta agar jaringan internet dikuatkan agar tidak ada hambatan saat melakukan pendaftaran.

“Mulai tahun ini Kanwil Kemenag untuk Kabupaten Mahulu dikhususkan bisa memiliki kuota haji sendiri, tinggal proses selanjutnya adalah penguatan jaringan, karena pendaftarannya dilakukan secara daring dan secara nasional,” katanya.

Untuk itu, seluruh Kanwil Kemenag di daerah-daerah harus mempersiapkan diri untuk bisa mendaftarkan melalui daring bagi calon yang akan berangkat haji, karena pola daring diberlakukan agar semuanya transparan dan sesuai dengan aturan, demikian Sofyan Noor. (mgf)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

MAHAKAM ULU

Pertumbuhan Infrastruktur Telekomunikasi di Mahakam Ulu Dinilai Cepat

Published

on

Saat ini penggunaan jaringan telekomunikasi sudah memanfaatkan serat optik atau fiber optik dari project Palapa Ring.

Kaltimraya.com, Ujoh Bilang – Pejabat di instansi teknis Kabupaten Mahakam Ulu menyatakan pertumbuhan telekomunikasi di kawasan perbatasan negara ini tergolong cepat dalam enam tahun terakhir, atau sejak menjadi daerah otonomi baru setelah mekar dari Kabupaten Kutai Barat.

“Ketika Mahakam Ulu resmi terbentuk pada 14 Desember 2013, kondisi telekomunikasinya sangat tertinggal ketimbang kabupaten terdekat,” kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfostandi) Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur Nasution Hibau Djaang di Ujoh Bilang, Kamis (26/12/2019).

Saat itu, lanjut dia, di seluruh kabupaten hanya terdapat lima unit infrastruktur telekomunikasi milik operator seluler. Lima unit menara telekomunikasi ini tersebar pada lima kecamatan.

Kemudian di tahun 2015, Pemkab Mahakam Ulu membangun tujuh menara telekomunikasi dengan tinggi 102 meter dan 72 meter. Sejak saat itu, terus dilakukan upaya mengaktifkan menara tersebut dengan menjalin kerja sama dengan operator seluler.

Kemudian tahun 2018, lanjutnya, dilakukan kerja sama dengan PT Telkomsel untuk pengelolaan menara tersebut yang membutuhkan layanan mobile voice dan data. Hasil itu, sampai saat ini masih bisa dinikmati masyarakat.

Di tahun 2018, Pemkab Mahakam Ulu juga melakukan kerja sama dengan Kementerian Kominfo melalui BAKTI (Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi), yakni dengan membangun 13 menara telekomunikasi yang tersebar pada beberapa pemukiman.

Dalam perkembangannya, lanjut Hibau lagi, saat ini penggunaan jaringan telekomunikasi sudah memanfaatkan serat optik atau fiber optik dari project Palapa Ring. Bahkan saat ini ada 39 menara repeater dan menara relay, termasuk sudah ada 98 akses internet.

“Untuk akses internet, kami menggandeng BAKTI sehingga saat ini sudah terpasang 98 akses internet yang kami tempatkan di semua Puskesmas, SMA, SMP, SD, kantor kepala desa, dan di fasilitas umum lainnya untuk memudahkan masyarakat Mahakam Ulu mengakses internet,” kata Hibau Djaang. (kur)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

MAHAKAM ULU

Bupati Mahulu Ingatkan Pembangunan Kampung Bertumpu Tiga Pilar

Published

on

Bupati Mahakam Ulu (Mahulu), Bonifasius Belawan Geh.

Kaltimraya.com, Ujoh Bilang – Bupati Mahakam Ulu (Mahulu) Bonifasius Belawan Geh mengingatkan pembangunan di tingkat pemerintahan kampung (desa) bertumpu pada tiga pilar utama, yakni prakarsa dari bawah, pembinaan dari atas, dan pilar pendampingan.

“Pilar prakarsa dari bawah adalah masyarakat dan semua organisasi kemasyarakatan di setiap kampung, mendukung pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik,” ujar Bonifasius di Ujoh Bilang, Kalimantan Timur, Kamis (12/12/2019).

Hal itu ia katakan ketika pembukaan Rapat Koordinasi (Rrakor) Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung yang dihadiri semua petinggi (kepala desa) dan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) se-Kabupaten Mahulu yang berlangsung di Lamin Adat Ujoh Bilang.

Pilar kedua yang pembinaan dari atas, lanjutnya, merupakan pilar yang dilakukan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) secara berlapis, terutama oleh dinas atau OPD terkait.

Dinas terkait itu adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK), Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pembangunan Daerah (Bappelitbangda), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), dan Dinas Sosial.

Dalam hal ini, semua dinas tersebut membina pemerintahan kampung agar mampu menjalankan fungsinya sebagai ujung tombak pelayanan publik yang terdepan.

Sedangkan pilar dari tengah atau pendampingan, yakni kecamatan bertindak sebagai perpanjangan tangan bupati, memberikan pendampingan kepada pemerintah kampung untuk memperkuat fungsi pelayanan publik.

Pada ketiga pilar tersebut, lanjut bupati, telah difungsikan Tim Teknis, Tenaga Pendamping dan Tim Verifikasi. Semuanya bekerja dalam satu tatanan sistem kelembagaan yang saling terkait dan saling mendukung satu sama lain.

Disamping itu, Pemkab Mahulu juga sudah menerbitkan sejumlah Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup), yang berfungsi sebagai landasan yuridis atas setiap kebijakan yang ditetapkan terkait program yang dilaksanakan.

“Untuk mempercepat laju pembangunan daerah yang bertumpu pada kekuatan dukungan seluruh lapisan warga, maka semua rencana yang baik harus kita laksanakan dalam bingkai hukum yang bersifat legal,” ucap bupati dalam rakor tersebut. (mhs)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending