Connect with us

POLITIK & HUKUM

Ini Alasannya, Mengapa Media Center Berperan Penting dalam Pilkada 2018

Published

on

Oleh : Budi Purnomo Karjodihardjo, S.IKom, M.IKom, MIPR

SAAT ini adalah momentum yang sangat krisial bagi para Tim Sukses Calon Gubernur /Calon Bupati yang akan mengikuti kontestasi dalam Pilkada 2018 di berbagai daerah di seluruh pelosok tanah air.

“Kemenangan kampanye di udara akan memudahkan kampanye darat untuk menjadi juara”

Waktu tinggal hitungan bulan, bisa terasa pendek untuk melakukan kondolidasi, sosialisasi dan kampanye bagi para kandidat. Namun, jika salah mengambil skala prioritas dalam pola kerja Timses, bisa jadi membawa dampak buruk dalam hasil akhirnya.

Jika ingin memenangkan sebuah kontestasi, langkah awal yang harus dilakukan — sebelum tim-tim yang lainnya terbentuk adalah Tim Media Center.

Oleh karenanya saya akan membatasi pembahasan dalam tulisan ini, adalah tim kampaye udara yang biasa disebut sebagai Media Center.

I. PRINSIP MEDIA CENTER

Menurut saya ada tiga prinsip mendasar yang harus dipegang teguh oleh para praktisi media center agar kandidatnya sukses.

Prinsip Pertama, berita positif kandidat kita harus jauh lebih banyak daripada berita negatif terhadap kandidat kita.

Prinsip Kedua, berita positif kandidat kita harus jauh lebih banyak daripada berita positif terhadap kandidat lainnya.

Prinsip Ketiga, jangan biarkan berita negatif menyerang kandidat kita. Segera lakukan klarifikasi, jika perlu lakukan serangan balik melalui pihak ketiga.

II. STRUKTUR MEDIA CENTER

Perlu dipahami bahwa tugas Media Center yang utama adalah meningkatkan popularitas. Karena dari menabur benih popularitas lah maka kita akan memanen elektabilitas. Jika elektabilitasnya juara, maka potensi untuk meraih kesuksesan dalam suatu pilkada juga akan sangat besar.

Seperti apakah organisasi Media Center yang efektif? Menurut saya, Media Center yang efektif, miminal memiliki tiga sayap divisi utama di dalamnya.

Pertama, sayap Media Relation, yang kedua, adalah sayap Media Sosial, dan yang ketiga, adalah sayap Marketing Communications

A. MEDIA RELATIONS

Tim ini bertugas untuk mendapatkan dukungan dari media dan jurnalis. Langkah yang dilakukan adalah menyiapkan bahan-bahan publikasi, dan memberikan kemudahan kepada media untuk mendapatkan narasumber.

Ada sejumlah program yang bisa dilakukan untuk mencapai sasaran di atas, yatu :

1. Media Visit.

Melakukan kunjungan media (Media Visit), terutama media mainstream, baik : Media Cetak, Media Online, maupun Media Elektronik.

2. Journalist Meeting

Agar jurnalis memahami visi misi sang kandidat, tentunya sosialisasi program kerja perlu disampaikan kepada mereka. Ada beberapa kelompok jurnalis yang efektif untuk penyelenggaraan journalist meeting ini. Misalnya, jurnalis pewarta politik (Kemendagri, DPR-RI), dan Pemilu (KPU)

Selain itu juga melakukan pertemuan dengan para wartawan foto yang tergabung dalam organisasi Pewarta Foto. Juga News Producer Meeting (yang menugaskan reporter TV). Dan yang tidak kalah penting adalah bertemu dengan Forum Pemred.

3. Juru Bicara dan Opinion Leader

Seringkali jurnalis kesulitan untuk mendapatkan konfirmasi ataupun informasi mengenai suatu peristiwa tertentu. Dalam konteks ini tentu diperlukan kontak person yang kompeten untuk menjadi juru bicara.

Karena itu perlu disiapkan Nara Sumber dari internal yang bisa mewakili : Kandidat, Keluarga, Tim Sukses, ataupun Relawan

Sedangkan Opinion Leader diperlukan agar statement yang dilontarllkan lebih dipercaya publik ataupun bisa mempengaruhi opini publik. Biasanya opinion leader berasal dari eksternal atau Pihak Ketiga yang bisa jadi berasal dari : Lembaga Survey, Akademisi dan Pakar, Organisasi Formal, LSM, dll.

4. Press Release

Menyiapkan bahan press release untuk semua kegiatan setiap harinya juga penting untuk dilakukan. Karena banyaknya informasi dan berita, terkadang jurnalis memprioritaskan untuk menulis berita yang berasal dan press release yang clear.

B. MEDIA SOSIAL

Peranan tim Media Sosial juga sama pentingnya denga tim Media Relations. Kedua tim ini bisa sali melengkapi. Tujuan utama tim Media Sosial adalah agar kandidat mendapatkan dukungan dari netizen.

1. Menyiapkan Infrastruktur Media Sosial

Tentu saja sebelum melangkah kita harus memiliki aset medsos. Setidsknya ada 3 medsos yang utama yaitu Facebook, Twitter, dan Instagram. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya, tetapi tiga platform medsos ini paling banyak digunakan di Indonesia.

2. Menyiapkan content bergambar/video

Gambar atau video lebih menarik daripada sekedar kata-kata oleh sebab itu harus ada tim designer yang akan memproduksi cerita bergambar atau meme yang provokatif dan menarik. Produksi sebanyak-banyaknya dalam berbagai versi untuk didistrubusikan via medsos pada saat yang tepat.

3. Mengambil Peran Distribusi Semaksimal Mungkin.

Media sosial adalah alat distribusi yang efektif untuk menyampaikan pesan-pesan kampanye. Bahkan bisa mendukung Tim Media Relations untuk mendistribusikan link berita yang diproduksi oleh Tim Media Relations

C. MARKETING COMMUNICANTIONS

Diperlukan strategi yang tepat untuk media buying dan media placement untuk penempatan iklan dan promosi kandidat.

Political branding yang tepat, dengan disain iklan yang pas sangat mempengaruhi persepsi publik terhadap sang kadidat.

Karena itu pengukuran efektifitas penempatan media promosinya harus diperhitungkan secara matang. Apakah di media digital, media cetak, tv, radio, billboard, brosur, dan sebagainya.

III. PENUTUP

Tidak gampang menjelaskan organisasi yang penting dalam Pilkada dalam forum yang sempit ini. Perlu waktu diskusi yang agak panjang untuk pembahasan masalah ini.

Tetapi yang jelas kemenangan kampanye di udara akan memudahkan kampanye darat untuk menjadi juara. Jika kita menang di udara dan di darat, maka otomatis kita akan menjadi pemsnangnya dalam kontentasi 2018 ini.

Mudah-mudahan dapat memberikan gambaran awal mengenai pembentukan Media Center yang efektif untuk pemenangan Pilkada. Semoga bermanfaat. (*)

Budi Purnomo Karjodihardjo, S.IKom, M.IKom, MIPR
adalah seorang praktisi komunikasi & media.

Budi pernah menjadi Koordinator Media Center Tim Kampanye Jokowi-Ahok (2012), Koordinator Media Center Tim Pemenangan Rieke-Teten (2013), Koordinator Prabowo Media Center (2013), Direktur Media Center Timkamnas Prabowo Hatta (2014), Koordinator Sandiaga Uno Media Center (2016), dan Dewan Pakar Tim Kampanye Anies-Sandi (2017).

Akhir tahun 2017, Budi diminta Prabowo Subianto untuk membantu program public relations & publikasi untuk kegiatan Deklarasi Jagub/Cawagub Jabar 2018, Cagub Jateng 2018, dan 5 Cagub/Cawagub 2018 Koalisi Partai Gerindra, PAN, dan PKS.

Kini, Budi mengelola perusahaan komunikasi & media : Indonesia Raya Media Center (IRMC), Sapu Langit Cyber Campaign (SLCC), Survey & Polling Indonesia Raya (SPIR), dan jaringan media digital se-nusantara, Media Indonesia Raya (MIR) Group. Kontak : bp@mediacenter.id atau wa : 08531-5557788.


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

POLITIK & HUKUM

Menteri BUMN Erick Thohir Diminta Copot Dirut KAI, Begini Alasannya

Published

on

Direktut Utama PT Kereta Api Indonesia KAI (Persero), Edi Sukmoro. (Foto : Instagram @osingdeles)

Kaltimraya.com, Jakarta – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir didesak untuk mencopot Edi Sukmoro dari jabatannya sebagai Direktut Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero). Edi dituding telah melakukan pelecehan dan kejahatan terhadap undang-undang, serta pelecehan terhadap kebijakan Presiden Joko Widodo terkait investasi.

“Kami mohon kepada bapak Menteri BUMN untuk segera memberhentikan Edi Sukmoro dari jabatannya selaku Direktur Utama PT KAI,” tegas advokat Kapitra Ampera selaku kuasa hukum PT Priamanaya Transportasi dan PT Dizamatra Powerindo kepada wartawan di Jakarta, Rabu (11/3/2020).

Ia juga menuding orang nomor satu di KAI itu telah melakukan perbuatan sewenang-wenang menghambat investasi yang akan dilakukan oleh kliennya di proyek pembangunan rel keret api interkoneksi di Provinsi Sumatera Selatan.

Kapitra juga menudung Dirut KAI ini melanggar surat persetujuan dari Menteri BUMN Nomor S-18/MBU/01/2020 tanggal 8 Januari 2020 yang pada intinya menyetujui kerjasama pembangunan prasarana pendukung angkutan batubara dan kerjasama sewa lahan bagi pembangunan container yard.

Ia mengklaim kedua kliennya sudah mengantongi seluruh izin prinsip dan penerapan trase perkeretapiaan khusus pada tahun 2014 dan 2015. Bahkan, untuk menjalankan proyek ini, pihak Priamanaya sudah menyiapkan investasi sebesar USD400 juta. Dari nilai investasi tersebut, perusahaan yang bergerak disektor tranportasi ini bisa mengangkut batubara sebesar 10 ribu ton per tahun untuk kebutuhan PLN.

Namun sayang, hingga saat ini KAI melalui Dirutnya Edi Sukmoro belum juga memberilkan persetujuan dan izin operasional bagi perusahaan milik pengusaha Djan Faridz tanpa disertai alasan. Akibatnya, Kapitra memperkirakan negara kehilangan potensi pendapatan negara bukan pajak (PNPB) berupa royalti sebesar Rp362 miliar per tahun.

“Negara juga berpotensi kehilangan pendapatan dari pajak (PPN dan PPh) sekitar Rp374 miliar per tahun dari penjualan batu bara,” beber Kapitra.

Terkait potensial lost dari Dizamatra, negara kehilangan pendapatan sekitar Rp195 miliar di tahun pertama dan sebesar Rp390 milair mulai tahun ke-3 sampai ke tahun 20. “Perbuatan Dirut KAI ini telah melanggar ketentuan perundangan-undangan dan menyebabkan kerugian negara akibat hilangnya potensi pendapatan yang seharusnya didapatkan,” pungkas Kapitra.

Sementara ketika hal ini dikonfirmasi, Vice President Public Relations KAI, Yuskal Setiawan belum bisa memberikan komentar apapun terkait tudingan tersebut. Melalui pesan aplikasi, Yuskal mengatakan, akan mengecek terlebih dulu proyek yang dimaksud.

“Kami cek dulu ya, karena ini 5 tahun yang lalu, setahu saya setiap pekerjaan yang dilaksanakan harus sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya kepada wartapenanews.com. (war)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

POLITIK & HUKUM

Statemen Tersangka RJ Lino Dinilai Positif untuk Memulihkan Reputasinya

Published

on

Mantan Dirut Pelindo II, RJ Lino tersangka kasus pengadaan tiga unit Quay Container Crane (QCC).

Kaltimraya.com, Jakarta – Statemen mantan Dirut Pelindo II RJ Lino di Gedung KPK yang sudah lama ditetapkan sebagai tersangka dinilai cukup positif dalam upayanya untuk memulihkan reputasi.

Demikian disampaikan oleh praktisi media center & manajemen reputasi Budi Purnomo Karjodihardjo, di Jakarta (28/1/2020).

“Dalam istilah komunikasi, yang dilakukan RJ Lino adalah Taktik Minimization, yaitu melakukan aksi dan tindakan yang bertujuan agar publik mengurangi perasaan negatif, terhadap dirinya,” katanya.

Budi mencatat, setidaknya ada dua hal penting yang disampaikan oleh Lino. Pertama, Lino menunjukkan keberhasilannya selama menjabat Direktur Utama PT Pelindo II. Kedua, Lino mengaku senang dipanggil KPK setelah empat tahun menunggu.

Seperti disampaikan, pada saat Lino masuk Pelindo II, asetnya Rp 6,4 triliun, sedangkan waktu berhenti aset Pelindo itu mencapai Rp 45 triliun. Lino menjadi tersangka karena merugikan keuangan negara sebesar Rp 60 milyar.

Sedangkan soal penantiannya selama 4 tahun untuk kejelasan statusnya, sejak terakhir ke KPK pada 5 Februari 2016. Bukan karena kesalahan Lino, tidak seperti tersangka lainnya, yang kabur, atau menghilang.

Upaya Pemulihan Reputasi

Menurut Budi, tindakan komunikasi yang dilakukan oleh Lino termasuk image restoration action atau pemulihan reputasi (restorasi citra).

“Dari kacamata komunikasi, ini upaya yang positif. Mungkin bisa ditiru oleh tokoh-tokoh yang tersandung masalah krisis, baik persoalan hukum ataupun bukan,” katanya.

Menurut Image Restoration Theory, yang dilakukan Lino dimasukkan dalam Strategi Reducing Offensiveness of Event, terutama Taktik Minimization.

Budi menjelaskan, dalam strategi ini, dikondisikan bahwa pihak yang melakukan kesalahan pantas diberikan keringanan. Caranya adalah dengan mengutip tindakan-tindakan positif yang sudah dilakukan di masa lalu, sehingga diharapkan bisa mengurangi perasaan negatif.

Dapatkah upaya Lino ini mengurangi tindakan hukum yang dilakukan KPK? “Belum tentu. Persoalan hukum terkadang berbeda urusannya dengan masalah komunikasi,” kata Budi.

Namun, secara reputasi, statemen Lino dipastikan memberikan pengaruh yang positif terhadap citranya.

Biasanya tersangka KPK berusaha menghindar atau lari dari kejaran wartawan KPK atau menyerahkan urusan statemen kepada penasehat hukumnya.

“Lino tampil menjadi narasumber mahkota yang menjelaskankan langsung kepada pers, ini juga menjadi poin tersendiri,” kata Budi.

Seperti diberitakan media, setelah menunggu 4 tahun akhirnya tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan quay container crane (QCC) di PT Pelindo II, RJ Lino, diperiksa KPK di Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (23/1/2020). (tim)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

POLITIK & HUKUM

ELIT POLITIK MESTINYA BIKIN KEBIJAKAN PRO PUBLIK, BUKAN BIKIN GEMPAR RAKYAT

Published

on

KPK merupakan lembaga independen yang dibentuk untuk menangani tindak pidana korupsi yang hadir sebagai bentuk nyata tansisi demokrasi.

WARGA negara Indonesia dan Hongkong sama-sama sedang memperjuangkan hak-haknya yang ingin didengar. Baik Indonesia maupun HongKong tengah dilanda aksi demonstrasi panjang akibat rancangan legislasi yang mengkhawatirkan rakyat.

Jika Indonesia diterpa revisi UU KPK, RKUHP dan RUU lain, masyarakat Hong Kong berang karena adanya rancangan regulasi anti-ekstradisi.

Permasalahan bermula dari Februari 2019. Biro keamanan Hongkong menyerahkan draf dokumen yang berisi usulan perubahan UU ekstradisi yang berisi usulan perubahan perjanjian ekstradisi yang diperbolehkannya pejabat yang ditangkap di Hongkong diekstradisi ke China.

Banyak masyarakat Hongkong kontra dengan usulan perubahan UU ini. Berbagai macam diplommasi dan perundingan namun hal ini masih tidak memenuhi harapan masyarakat terkait dengan penolakan amandemen UU ekstradisi.

Namun, pada 4 juni lebih dari 120.000 masyarakat Hongkong menandatangani petisi menolak UU Ekstradisi, dan pada akhirnya terjadi kekacauan.

Begitupula aksi yang dilakukan mahasiswa Indonesia di depan Gedung DPR/MPR di Senayan pada senin (23/9/2019) dan selasa (24/9/2019) untuk menolak kebijakan disahkannya UU KPK, RUU SDA, RUU KUHP, RUU Pertanahan, RUU Pemasyarakatan, RUU Pertambangan-Minerba, RUU Ketenaga kerjaan, RUU PKS, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan lainnya.

Terlalu banyak kontroversi di dalam revisi yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Pengesahan undang-undang KPK yang dianggap tergesa-gesa serta memuat pasal yang justru melemahkan fungsi KPK.

Seperti diketahui, KPK merupakan lembaga independen yang dibentuk untuk menangani tindak pidana korupsi yang hadir sebagai bentuk nyata tansisi demokrasi, di mana didalam melaksanakan tugasnya lembaga Negara ini tidak mendapatkan tekanan atau intervensi dari lembaga lainnya.

Poin yang paling disoroti dan mengkhawatirkan yakni keberadaan Dewan Pengawas. Menurut DPR, Dewan Pengawas diambil agar memantau kinerja dari KPK.

Pertanyaannnya: sebenarnya UU KPK yang telah disahkan pada Selasa (17/9/2019) justru akan Memperkuat atau Memperlemah KPK?

Jika menggunakan pendekatan Neo- Institutionalisme pendekatan ini mencoba melihat peranan dan pengaruh institusi politik terhadap prilaku politik dan juga pengambilan keputusan.

Namun yang muncul di benak publik adalah dugaan adanya kepentingan di balik pengesahan UU KPK tersebut, karena keberadaan Dewan Pengawas untuk memantau kerja KPK. Maka kekuasaanlah yang berbicara karean dengan adanya Dewan pengawas untuk membantu kinerja dari KPK di takutkan dalam pengambilan keputusan KPK bisa terpengaruh.

Dengan masuknya elit politik kedalam KPK maka sudah bisa dipastikan akan ada agenda politik yang berperan. Padahal, berbicara soal intenpendensi adalah merupakan hal yang sangat penting dalam proses audit yang dilakukan oleh KPK.

Harapan menjadi Negara yang bebas dari praktik korupsi akan semakin jauh, sehingga sikap Presiden taerhadap pengesahan UU KPK dianggap menjadi kunci utama.

Berbicara anti korupsi tidak hanya ada di Indonesia, Hongkong juga memiliki anti korupsi yang dikenal dengan Independent Commission Against Corruption (ICAC).

ICAC sebagai lembaga anti korupsi keberhasilannya tidak luput dari berbagai strategi melalui pendidikan agar public teredukasi serta berperan aktif dalam memberantas korupsi.

Negara merupakan kendaraan bagi kekuasaan kelas politik tertentu, bertindak sesuai keinginan penguasa. Apakah teori dari Marxist ini yang telah terjadi saat ini?

Sebagai penguasa, para elit pollitik mestinya mampu merubah strategi dalam kebijakan yang baik dan diterima publik. Bukan cuma melakukan revisi UU KPK yang dengan sekejap mata yang akhirnya bikin gempar rakyat Indonesia.

[Oleh: Jumiati. Penulis adalah Mahasiswi Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia]


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending